"Tentu penilaian akan lebih objektif dengan melihat kondisi ril di lapangannya, baru nanti dilaporkan ke saya," ucap Catur Sugeng Susanto.

Disampaikan, jika perusahaan-perusahaan yang ada itu tidak memiliki legalitas yang jelas seperti, izin dan lain-lainnya yang mendukung pendirian sebuah perusahaan tentu ada tahapan-tahapan yang akan dikenakan sanksi.

"Jadi pada prinsipnya, kita harus sama-sama menghormati. Para pengusaha juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan jika ingin mendirikan usaha-usaha di Kampar," tuturnya.

"Catur Sugeng Susanto menambahkan, bila perusahaan tidak menghormati surat peringatan dan tetap membandel, tentu perusahaan akan kita tutup," pungkasnya. (lan)