Kekhawatiran Larshen Yunus juga diperkuat dengan informasi yang dikumpulkan Timnya. Bahwa atas nama Antan hanya seorang Plt Penghulu Air Hitam sekitar bulan Mei hingga bulan November 2009 dan setelah itu infonya beliau dilengserkan (dipecat) dari jabatan Plt Penghulu.

"Sementara dokumen yang kami peroleh dari buk Lina, istri mantan Penghulu Definitif Zamzami yang juga korban atas dugaan praktik haram tersebut. Bahwa di Surat SKT yang diterbitkan Antan kepada Drs Teruna Sinulingga dkk, tercantum tandatangan, stempel dan nama Antan sebagai Penghulu Air Hitam, bukan Plt. Bagi kami itu saja sudah masuk ranah Perbuatan Melawan Hukum (PMH)," ungkap Larshen Yunus, Alumni Kampus Universitas Riau itu.

Menurut Larshen, saat Rudianto mendapat kepercayaan Pemerinrahan Desa Airhitam dan tokoh masyarakat membuka jalan desa sejauh 11 km tahun 2011-2012 kompensasinya Rudianto diberikan lahan 100 ha.

Dari cerita saksi-saksi warga-pekerja yang membuka hutan dan jalan desa sejauh 11 km tahun 2011 itu tidak ada tanda-tanda kepemilikan lahan, karena masih kawasan hutan milik Negara. Apalagi 2009 masih lebat hutannya warga tak bisa masuk. Lahan masih berhutan, terdapat tegakan kayu alam yang banyak. Mana ada warga yang mampu membuka hutan saat itu karena banyak kayu alam, mahal biaya buka lahan. Tahu-tahu muncul surat SKT warga sebagai alas hak tahun 2009 itu sangat aneh karena 2009 tak ada akses jalan untuk membuka belantara hutan itu.

Sekretaris Desa Airhitam, Pujud, Rohil, Riau 2009-2021 Ruslan (tengah) menjelaskan tak menemukan Surat Tanah Teruna Sinulingga di administrasi Kantor Desa Airhitam karena tak ada diparafnya tak ada pembukuannya, tak ada arsipnya disimpan Ruslan di kantornya dari 2009-2021