Surat tersebut memastikan, bahwa proses penegakan hukum terkait kelalaian dan sikap sepele pihak perusahaan mesti dijawab dengan upaya yang lebih serius lagi.

"Bagi kami, laporan ini adalah wujud nyata atas perlawanan masyarakat terhadap sikap kesewenang-wenangan pihak perusahaan terhadap negeri ini, terutama bagi Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Negeri Seribu Suluk Nan Hijau" ungkap Larshen Yunus.

Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana ini juga menegaskan, tak ada tempat bagi perusahaan yang suka-suka hatinya merusak sumber daya alam hayati dan ekosisten di negeri ini.