"Kami yakin dan percaya, setelah kami terima kedua surat resmi yang diteken langsung oleh Wadirreskrimsus Polda Sumut atas nama AKBP Patar MH Silalahi SIK, dugaan atas temuan tersebut segera menemui titik terang. Bagi kami, proses penegakan supremasi hukum harus didukung, bersama Rakyat-Polri kuat!" ungkap Aktivis Larshen Yunus, Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana.

Bagi Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, pihaknya sangat percaya dengan kinerja Polda Sumut, apalagi di bawah komando dan kepemimpinan Kapoldasu, Irjen Panca RZ Simanjuntak.

"Bukan hanya kami saja yang gelisah atas kasus Tipidter maupun Tipidkor ini, semua pihak sudah kepalang muak dengan kondisi Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, terkait laporan ini justru makin seksi, diduga kuat Kades Aek Tinga menjadi pemain peran utamanya" tutur Larshen Yunus, Aktivis Pegiat Lingkungan dan Anti Korupsi itu.

Ditanya mengenai materi pemeriksaan, Yunus sapaan akrab Koordinator Pelapor itu hanya singkat mengatakan, bahwa sepenuhnya sudah ditangani pihak penyidik Dit Reskrimsus Polda Sumut.

"Awalnya sekedar info dan berjalannya waktu kami pastikan, bahwa oknum Kepala Desa itu memang tipikal sombong, merasa dirinya paling hebat! Bayangkan saja, masyarakat di sana bilang, bahwa beliau itu Kades terkaya se-Padang Lawas, siapapun tak berani melawannya. Mungkin sampai saat ini rumahnya masih dijaga dua orang personel Brimob dll," sambung Yunus, menjelaskan terkait sepak terjang Kades Par.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pelapor juga konfirmasi terkait surat resmi pengaduannya ke pihak Inspektorat, guna dilakukannya pemeriksaan atas penggunaan Dana Desa di Aek Tinga, yang sampai saat ini tidak memiliki Kantor Pemdes yang resmi. (*/di)