Sedangkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) milik pensiunan Guru SMP Negeri 5 Pekanbaru keasliannya serta kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan surat-surat aslinya masih di tangan para pensiunan guru SMP Negeri 5 Pekanbaru, tidak seperti yang dituduhkan dalam isi kontra memori Peninjauan Kembali (PK) yang oleh termohon (Meryani) mengatakan bahwa Surat Asli atas SKPT tanah Guru SMP Negeri 5 Pekanbaru telah disita oleh Kantor Polisi Resor Tampan Kota Pekanbaru, bukti Sahnya serta kebenaran terhadap SKPT milik pensiunan guru SMP Negeri 5 Pekanbaru dapat dilihat melalui Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Siak Hulu Nomor : 07/SH/2021 tanggal 07 Januari 2021.

"Berdasarkan penjelasan dan bukti yang kami sampaikan diatas, bahwa perbuatan dan tindakan Meryani Dkk membuat para Pensiunan Guru SMP Negeri 5 Pekanbaru kehilangan dan dirampas haknya, oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Kepolisian Daerah Riau melalui Dit Reskrimum Polda Riau untuk mengusut tuntas terhadap praktik-praktik mafia tanah yang diduga dilakukan oleh Meryani dkk, dan terhadap perbuatan Meryani dkk dapat diproses dan diberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, dan kami sampaikan juga, bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Meryani dkk juga memalsukan Akta Kematian Ibu Nurhayati selaku Pemohon Peninjauan Kembali, dan saat ini telah dilaporkan oleh Ibu NURHAYATI di Polda Riau dengan Nomor Laporan Polisi : STPL/B/253/VI/ 2021/SPKT/POLDA RIAU tanggal 29 Juni 2021, foto copi bukti laporan terlampir," tutup Sunardi SH. (*/azf)