"Jika memang benar-benar bersemangat itu, maka kami sarankan memulai dari kebun skala besar terlebih dahulu. Segera tertibkan korporasi yang HGUnya sudah mati, jangan malah HGU yang masih aktif di gertak atau ditakut-takuti," tegas Larshen Yunus.

Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga jelaskan, bahwa Komisi IV DPR-RI, Kementerian LHK dan Pemerintah Provinsi Riau harus serius lagi, jangan bermain di ranah politis bahkan cenderung dengan unsur sandiwara.

"Kami contohkan lagi, seperti di Kabupaten Siak dan Pelalawan. Komisi IV DPR-RI turun ke salah satu tempat yang menuding penguasaan kebun sawit di kawasan hutan seluas 2.000 hektare, padahal angka tersebut sangat keliru, karena pengetahuan kami hanya berkisar hampir 900 hektare. Nah , ini yang kami sebut sebagai upaya politis, menggiring opini publik, tampaknya luas, namun sebenarnya mereka terlihat lebih berani sama 'pemain kecil' dari korporasi raksasa," ujar Larshen Yunus, Peneliti di bidang Lingkungan Hidup, Perkebunan dan Kehutanan.

Lahan konservasi di Lubuk Sakat Kampar Riau yang ditanami sawit dan dibangun gedung disegel

Larshen Yunus dan rekan-rekan LSM lainnya hanya menyarankan, agar Pemerintah dan DPR harus serius dan jangan tebang pilih. Awali dengan menertibkan pemain besar terlebih dahulu, jangan ada unsur politis! Khusus untuk Provinsi Riau harus dijaga. Jangan gara-gara kehadiran Komisi IV DPR-RI tempo lalu, jangan geliat ekonomi melemah. Investor justeru takut dengan cara-cara seperti itu, apalagi kasus Pandemi Covid-19 belum juga usai, Ayo Revolusi Mental! Stop sandiwara, mari tertib mulai dari diri sendiri," imbuh Larshen Yunus.(*/di)