Ketua DPD KNPI tingkat Provinsi Termuda se-Indonesia itu katakan, bahwa seharusnya kegiatan constatering dqn eksekusi lahan itu dilakukan setelah semuanya kondusif. Keduabelah pihak sama-sama memiliki kesadaran untuk menyelesaikan masalah. Kasus sengketa agraria itu telah selesai. Tidak ada lagi pihak yang saling mengklaim, barulah bisa dilakukan pencocokan dan eksekusi, bukan justeru seperti ini!!! Jangan ada pemaksaan. Aparat Penegak Hukum (APH) jangan mau kalah dengan mental Oligarki. Negara jangan mau kalah dengan para Kelompok Mafia," tegas Larshen Yunus.

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (12/12/2022) diketahui PN Siak masih bernafsu untuk lakukan perlawanan terhadap penolakan masyarakat. Melalui Aparat Kepolisian diduga kuat adanya upaya pembungkaman lewat isu penangkapan terhadap massa aksi yang berani menghadang jalannya eksekusi Jilid 4 oleh PT DSI melalui PN Siak.

"Tolong Kami Pak Presiden! Bantu Kami Pak Prabowo Subianto. Ini banyak juga kader Partai Gerindra yang menjadi korban. Pak Kapolri juga harus turun tangan, jangan sampai anggota bapak di sini "masuk angin". Negara jangan mau kalah dengan kelompok para mafia tanah! Bersatu, Berjuang, Menang" akhir Larshen Yunus, seraya menutup pernyataan persnya, bersama Tim Advokasi Hukum DPD KNPI Provinsi Riau. (*/di)