Pekanbaru, Detak Indonesia--Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahanan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, untuk menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) kepada masyarakat, Pemerintah, pihak Kepolisian Polda Riau, dan lain-lain,  Kamis (16/2/2023).

Kegiatan itu dilaksanakan di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Provinsi Riau Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Dalam arahannya, Hadi Tjahjanto menegaskan, ada "malaikat" di kegiatan ini yakni ada masyarakat yang rela tanahnya dipenggal disumbangkan untuk kepentingan umum misalnya untuk kegunaan pembangunan jalan, sarana prasara umum lainnya. Ini hendaknya dapat diikuti juga dengan daerah lain.

Hadi Tjahjanto menegaskan saat awal dia menjabat menjadi Menteri ATR/Kepala BPN, dirinya dibebankan oleh Presiden Jokowi tiga tugas penting, dua di antaranya, pertama, segera selesaikan sertifikasi tanah dengan target 126 juta bidang di seluruh Indonesia.

"Kedua, selesaikan sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia, baik itu yang tumpang tindih dengan perusahaan sawit dan selesaikan tumpang tindih dengan tanah-tanah milik pemerintah," tegas Hadi Tjahjanto.

Ia menegaskan, apabila ada mafia tanah yang berani macam-macam maka pihaknya akan melakukan penegakan hukum.

"Kalau berani-berani nggak tiarap, mari ada Kapolda, ada Danrem, ada Danlanud, Kajati dan Kajari. Empat pilar akan mengejar mafia tanah yang main macam-macam. Pak Gubernur, kita akan konsen di situ juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah. Saya yakin masyarakat menunggu bisa mendapatkan haknya dan kita akan terus bekerja untuk rakyat," tegas Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto kembali mengingatkan kepada rakyat pemilik tanah yang bersertifikat agar benar-benar menjaga tanahnya dengan baik.

"Apabila sudah bersertifikat, benar-benar jaga tanahnya dengan baik," imbau Menteri ATR/Kepala BPN itu.

Sebelumnya anggota Komisi II DPR RI Ir Arsyajuliandi Rachman yang juga mantan Gubernur Riau dalam sambutannya menyampaikan bahwa 180 km dari Pekanbaru-Dumai, kiri-kanan jalan tersebut terdapat permasalahan pertanahan yang perlu mendapat penyelesaian segera. Status tanah di kiri-kanan jalan tersebut perlu kejelasan. Ini agar pemilik tanah dapat menggunakan tanahnya tersebut agar bernilai keekonomian. (azf)