Terpisah, dimintai komentarnya terkait permasalahan tersebut, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau katakan, bahwa sebaiknya keduabelah pihak untuk dapat lebih bijak lagi dalam menyikapi hal tersebut, wabbilkhusus bagi si pemilik proyek, dalam hal ini pemilik Rumah Sakit, yang semestinya mengeluarkan segala bentuk hal-hal dari para pekerja.

Bertempat di Kompleks Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Selasa (13/6/2023) Larshen Yunus tegaskan, bahwa pihaknya meminta keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, agar permasalahan yang dimaksud segera menemui solusi dan titik terang.

"Setelah kami melakukan Pengumpulan Data dan Keterangan (Pulbaket), DPD KNPI Provinsi Riau berkesimpulan, agar keduabelah pihak mesti dipanggil untuk duduk bersama di Kantor Kejati Riau ataupun Kantor Mapolda Riau. Agar segala sesuatunya benar-benar terbuka dan transparan di hadapan publik," ujar Larshen Yunus.