Pekanbaru, Detak Indonesia--Koordinator Lapangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau Ali Junjung, mengharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi ke-PUPRPKPP-an di Provinsi Riau, kritik, saran dan masukan diperlukan untuk kebaikan bersama.

Sebagaimana diungkapkan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi (Dinas PUPR PKPP) Riau mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dalam perjalanannya, tujuan yang diharapkan oleh Dinas PUPR PKPP Riau itu banyak terkendala dan bahkan tidak sedikit yang bermasalah sehingga tujuan tersebut menyematkan pembangunan Riau diambang opini tidak untuk realita.

Awal 2023, tepatnya Senin 2 Januari Kadis PUPR PKPP Riau, M Arief Setiawan kena "semprot" oleh Gubernur Riau saat pertemuan di Balai Serindit. Realisasi pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi Riau 2022 masih sangat rendah menjadi alasannya. Pada 2021 pembangunan jalan di Riau yang milik provinsi sangat rendah, hanya sekitar 25,7 Km. Untuk pemeliharaan 2021 tercatat ada 1.058 Km dan 2022 menjadi 713 Km.

Diketahui banyak kerusakan jalan provinsi terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Riau sejak 2022 lalu. Terbaru adalah jalan rusak di Indragiri Hulu, Kuantan Singingi dan Siak yang jadi kewenangan provinsi.

Sayangnya Kepala Dinas PU Riau selalu bungkam terkait informasi penanganan jalan. Bungkamnya Kepala Dinas PU Riau itulah yang membuat Gubernur Syamsuar memberi peringatan keras bahkan meminta agar Kadis PUPR PKPP Riau, M Arief Setiawan agar terbuka. Pernyataan Gubernur Riau itu di mata PMII adalah hal serius dan mengarah kepada dugaan ketertutupan di Dinas PUPR PKPP Riau, dugaan transparansi yang mengkhawatirkan. Apa ada permainan kotor di Dinas PUPR PKPP Riau?