Lebih luas, Solidaritas Jaga Pulau Rupat juga meminta dengan tegas kepada Gubernur Riau tidak lagi menerbitkan perizinan berusaha serupa di wilayah pesisir dan laut Riau.

"Jaga laut, jaga masyarakat adat, jaga nelayan, jaga kehidupan!" tutupnya.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Helmi D yang sempat dialog dengan massa demonstran pimpinan Azlaini Agus ini menegaskan Juni 2023 lalu izin PT LMU ini sudah dibekukan oleh Dinas KKP Riau. Namun Pemprov Riau di masa akhir kepemimpinan Gubri Syamsuar kata Helmi D akan segera mencabut izin PT LMU dua bulan ke depan ini dan dari sekarang sedang diproses pencabutan izin tersebut.(azf)