Adapun, BP Batam selaku pemilik hak pengelolaan lahan (HPL) di Pulau Rempang, sedang berusaha melakukan pembebasan atau pengembalian lahan dengan memasang patok lahan. Namun, tindakan tersebut mendapat penolakan keras dari warga. Diberitakan sebelumnya, warga setempat berjaga-jaga di sekitar Jembatan IV Barelang untuk menghalangi BP Batam memasang patok lahan, dalam beberapa pekan terakhir ini.

Polri memastikan situasi dan kondisi Pulau Rempang telah kondusif. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Ahmad Ramadhan di Jakarta sebagaimana dilansir Bisnis.com, menyampaikan kerusuhan tersebut tidak ditemukan korban baik dari pihak keamanan maupun masyarakat.

"Jadi kami akan sampaikan bahwa, kami mendapatkan informasi dari Polda Kepri, situasi di lokasi sudah kondusif sejak kemarin," kata Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Dia menyebutkan Polri dalam hal ini posisinya hanya melakukan tugas sebagai jembatan antara masyarakat dan BP Batam. Sementara itu, Kepolisian juga telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus ini bentrokan ini. Pasalnya, kedelapan tersangka itu telah membawa beberapa senjata tajam hingga benda membahayakan. Di sisi lain, Kepala BP Batam Muhammad Rudi melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty S mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kabar miring terkait situasi Pulau Rempang. Hal ini bertujuan untuk menjaga situasi kondusif di Kota Batam. Mengingat, banyak oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum pengembangan Pulau Rempang untuk menyebarkan isu negatif.

"Sesuai pesan Kepala BP Batam, masyarakat jangan terprovokasi isu miring. Serap informasi dengan baik sebelum meneruskannya di media sosial. Tetap jaga persatuan," ujar Ariastuty, Jumat (8/9/2023).