Sebagaimana yang diamanahkan oleh UUCK, tentang keterlanjuran ialah kebun sawit yang telah terlanjur ditanam dan dikuasai pada kawasan hutan luas lahan yang diajukan 3.605 ha, yang dikuasai + 307 ha. Itupun berkonflik dengan masyarakat Pemilik Kebun Karet dan bekas perladangan yang belum ada penyelesaian dari semenjak berdiri sampai saat ini. Dan 400 ha telah dikuasai oleh Koperasi Sawit Timur Jaya sebagai mitra kerja dan telah putus MoU berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2977/Pdt/2020, tanggal 23 November 2020 dan lahan yang lainnya merupakan lahan kebun masyarakat.

Surat hasil verifikasi dan validasi dari Dirjen Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 5.105/PPSAL/PDW/GKM2.1/B/001/2024. Hasil Verifikasi Pengaduan terhadap PT Agro Mita Rokan Nomor S.16/PPSALHK/PDW/GKM 2.1/B/01/2024, Surat Hasil Keputusan Rapat Pemda Rohul tanggal 2 November 2021, Surat Hasil Keputusan Rapat Pemda Rohul tanggal 4 April 2022, Notulen Rapat Pemda Rohul atas Tuntutan Aliansi Masyarakat Peduli Luhak Kepenuhan  tanggal 21 Maret 2024.

2. Kepada Bapak Kapolda Riau Kami akan membuat laporan secara resmi perihal diduga adanya salah penggunaan dana KUR oleh PT AMR disaat membangun kebun Kelapa Sawit yang bermitra dengan Koperasi Sawit Timur Jaya .

3. Kami juga akan membuat laporan secara resmi diduga adanya penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh oknum Kepala Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau kepada PT AMR,  supaya PT AMR dapat mengembalikan lahan-lahan kepada masyarakat pemiliknya. Perihal tanaman yang telah ditanam di atas lahan tersebut masyarakat bersedia mengembalikan dana investor sebagai mana hukum dan peraturan yang berlaku.

Upaya yang telah dilakukan LKA LUHAK KEPENUHAN menyurati Kementerian KLHK RI dan beberapa kali beraudiensi dengan KLHK dengaan Dirjen Planologi, Dirjen GAKUM KLHK RI di Jakarta  (surat-surat LKA dijawab bahkan Tim Gakum KLHK telah melaksanakan investigasi di lokasi yang di klaim oleh PT AMR.