Pucuk pimpinan Polda Sumsel tersebut mengaku dirinya selalu mengingatkan bahwa di belakang teknologi itu ada sesuatu yang namanya ‘security’ yang harus dijaga untuk terjaminnya layanan secara penuh sepanjang tahun, tidak boleh down, tidak boleh diganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang oleh karenanya perlu dikoordinasikan dengan fungsi terkait.

Kapolda Sumsel turut menyinggung progran transformasi ekonomi eksklusif dan berkelanjutan yang merupakan salah satu program dari kepolisian.

“Polri bersama dengan stakeholder yang lain, seluruh elemen bangsa selalu berupaya untuk mencapai empat tujuan negara di antaranya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam perdamaian dunia,” urainya.

“Polri memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dalam peningkatan ekonomi ini dari hulu sampai ke hilir, kalau kita bicara ekonomi, kita berbicara setidaknya masalah produksi. Masalah produksi itu adanya di tempat-tempat perekonomian, apakah itu produksi bahan pokok, pupuk, bahan bangunan,  semuanya itu diperlukan untuk menggerakkan ekonomi. Maka peran Polri adalah melancarkan ekonomi ini dari semua potensi hambatan dan gangguan, artinya menjamin  keamanan dan kelancarannya. Menjaga produksi tidak boleh menyebabkan kerusakan lingkungan, sustainable dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Terkait fungsi pengawasan, dirinya mengingatkan agar berpedoman kepada Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022. Rachmad mengingatkan pemimpin di setiap strata harus memberikan arahan kepada seluruh anak buahnya.