"Setelah kami lakukan observasi dan pengamatan lebih lanjut, ditambah lagi dengan pernyataan Nurul Gufron, selaku Pimpinan KPK dalam konferensi pers, bahwa uang haram lebih kurang 7 milyar rupiah itu sudah sempat mengalir ke beberapa pihak," ungkap Larshen Yunus, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, di Pekanbaru, Rabu (4/12/2024).

Menurut Pimpinan Induk Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Indonesia itu, bahwa salah satunya adalah uang haram Rp150 juta mengalir kencang kepada Dr Yuliarso SSTP MSi dan uang tak seberapa, senilai Rp20 juta kepada oknum wartawan di Kota Pekanbaru.

Aktivis Anti Korupsi itu tegaskan, bahwa pernyataan dari Pimpinan KPK RI, Nurul Gufron harus dijadikan atensi bersama. Bahwa kasus korupsi belanja fiktif yang dilakukan mantan Pj Wali Kota Risnandar Mahiwa dan dan Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum Novian Karmila beserta pihak lainnya harus terus diusut tuntas. Jangan sampai ada stigma, bahwa KPK ternyata turut membiarkan pihak-pihak yang sebenarnya menjadi bahagian dari rangkaian peristiwa korup seperti itu.

"Terhadap saudara Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pekanbaru, Dr Yuliarso SSTP MSi, kami selaku masyarakat beserta elemen lainnya ikut mempertanyakan kebenaran tersebut. Apakah pernyataan dari Pimpinan KPK Nurul Gufron hoax atau justru benar?! Ayo segera bapak klarifikasi. Kalaupun uang Rp150 juta itu sudah sempat terlanjur dihabiskan, ya Gpp!!! Yang penting jujur saja, demi memastikan asal usul dari jaringan mafia proyek fiktif seperti ini, Wallahuallam Bissawab," tutur Larshen Yunus.

Bertempat di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, Rabu (4/12/2024) Ketua KNPI Provinsi Riau tegaskan, bahwa seharusnya KPK dapat lebih ikhlas lagi terhadap uang Rp150 juta dan Rp20 juta itu. Semoga ke depannya rezeki kita semua baik-baik saja.