Menurut Andre, kasus dugaan korupsi penerbitan SKT/SKGR di Tahura Sultan Syarif Hasim melibatkan seorang oknum anggota DPRD Kampar.

''Kasus ini sedang ditangani pihak Kejati Riau. Tapi penanganannya lamban. Pihak Aspidsus (Asisten Penyelidikan Khusus) Kejati Riau berdalih mereka masih menunggu audit BPKP,'' terangnya.

Oleh sebab itu, mereka melakukan aksi demonstrasi di BPKP Perwakilan Riau. Namun massa demonstran sedikit kecewa mendengar keterangan Plh Korwas Investigasi BPKP Riau, Syafrialdi yang mengatakan pihaknya baru mendengarkan ekspos dari pihak Kejati Riau. 

Mendengar tanggapan dari pihak BPKP Perwakilan Riau, massa dari APMR-B pun membubar diri dengan tertib. Sebelum meninggalkan lokasi aksi, massa APMR-B memberikan ultimatum waktu satu bulan kepada auditor BPKP Riau untuk segera mengumumkan kerugian negara akibat kebun sawit ilegal dalam Tahura SSH.

Jika tidak mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, termasuk dalam pekan depan akan melakukan aksi demo di kantor Kejati Riau.