Menurutnya, sistem pencairan dana perjalanan staf dinas pendampingan DPRD Riau bukan hanya soal tandatangan dari Sekwan, namun harus ada pemberian izin keberangkatan bagi tenaga honor dari pimpinan DPRD Riau.

Yusuf menegaskan bahwa laporan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi aparat hukum untuk membongkar skandal SPPD fiktif secara menyeluruh.

“Masyarakat Pekanbaru dan Riau menunggu transparansi dan keadilan. Kami berharap penyelidikan ini segera dipercepat agar klien kami mendapatkan kejelasan hukum dan kita buktikan siapa yang terlibat di kasus SPPD di DPRD Riau,” tutup Yusuf. (tim)