terutama soal kepentingan masyarakat banyak orang

Ketua KNPI Riau: Daerah Istimewa Riau Urgensi dan Esensinya Tak Mendasar

Di Baca : 3821 Kali
Ketua DPD KNPI Riau Larshen Yunus. (ist)
 

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau tegas mengatakan, bahwa masih banyak hal yang harus dibicarakan. Mantan Presiden Mahasiswa Sosialis Riau itu jelaskan, bahwa isu tentang Kesejahteraan Rakyat adalah yang paling utama.

Bertempat di Kantor Sekretariat dan Tata Usaha DPD KNPI Provinsi Riau, hari ini Selasa (12/8/2025) Ketua Larshen Yunus mengajak semua pihak untuk benar-benar cerdas dalam menyikapi isu tak berbobot seperti itu, apalagi kalau pada akhirnya mengandung muatan kepentingan dari segelintir kelompok yang hanya ingin memperkaya dirinya sendiri.

"Urgensi dan esensinya apa sih? Daerah istimewa itu tujuannya apa? memangnya sudah dilakukan diskusi dan kajian yang mendalam? coba kita lihat Daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta, sampai saat ini apa yang membuat lebih maju dari Riau? Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tetap minim. Jogja itu ditopang dari segi peninggalan sejarah, sementara justru kondisi Aceh saat ini sangat memprihatinkan. Kalau soal peninggalan situs sejarah, Riau juga minim, karena yang lebih dominan itu berada di Kepulauan Riau sana," ujar Larshen Yunus.

Ketua KNPI Provinsi Riau itu lagi-lagi menegaskan, bahwa harusnya semua pihak jangan ASBUN alias Asal Bunyi soal pembentukan Daerah Istimewa Riau. Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) lulusan Kampus Universitas Riau dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu mengajak semua pihak untuk tidak latah dalam menanggapi suatu hal, berfikir terlebih dahulu barulah kemudian berbicara.

"Harusnya, warga Riau saat ini membahas soal urgensi dan esensi pelaksanaan Satgas PKH di Riau, kehadiran Koperasi Merah Putih, keberpihakan PT Agrinas yang sudah mengelola eks kebun milik Duta Palma Group, kehadiran dan peran PT PHR yang sudah resmi merebut aset PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI), manfaat BUMD milik Pemprov Riau yang faktanya justeru sering menetek alias menyusu APBD, kinerja yang tak jelas hingga pembahasan soal keberpihakan Pemerintah Pusat dalam mendistribusikan putra-putri daerah Riau untuk menjadi Menteri, Wamen dan Komisaris. Prinsipnya tetap sama, bahwa kesejahteraan Rakyat Riau adalah yang utama," tegas Larshen Yunus, seraya meneteskan air matanya.







[Ikuti Terus Detakindonesia.co.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar