Anehnya dana BPDPKS untuk perusahaan sawit besar itu hingga kini tak diketahui media dan publik bagaimana pertanggungjawabannya. Ganda Mora mendesak pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) agar melakukan audit. Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan KPK agar segera mengungkap adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Rieke Diah Pitaloka Dukung Kejagung Bongkar Kasus Dana Sawit

Sorotan serupa juga datang dari Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI periode 2024–2029. Melalui sebuah video yang beredar, Rieke menegaskan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Agung yang tengah  menyelidiki 23 perusahaan terindikasi bermasalah dalam pengelolaan dana sawit BPDPKS senilai Rp57,55 triliun.

“Balikin duitnya, sita asetnya. Kelola  untuk negara, bekerja sama dengan perkebunan rakyat dan koperasi,” tegas Rieke.

Ia juga menyinggung soal  pengelolaan PT Agrinas Palma Nusantara, perusahaan BUMN yang disebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp144 triliun per tahun di atas lahan seluas 3,7 juta hektare.

Seruan Publikasi dan Transparansi

Baik Ganda Mora maupun Rieke Diah Pitaloka pencahayaan kecerahan pengelolaan dana sawit agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat. Menurut Ganda, kegagalan publikasi dan lemahnya pengawasan membuat penyimpangan dana sawit berulang kali terulang tanpa penegakan hukum yang tegas.