“Kalau lifting migas turun, Dana Bagi Hasil (DBH) juga ikut turun. Kita ingin pertumbuhan ekonomi dari sektor migas memberi dampak sebesar-besarnya, baik dari sumur perusahaan maupun sumur masyarakat,” tambahnya.

Kepala SKK Migas Sumbagut, C Wicaksono, menyampaikan apresiasi atas terbitnya SK Gubernur Riau. Menurutnya, langkah cepat Pemprov Riau membuktikan keseriusan dalam mendukung swasembada energi. Ia menegaskan Satgas akan fokus pada delapan tugas pokok, dengan empat prioritas utama, yakni percepatan perizinan dan rekomendasi PPKH maksimal 14 hari, penyelesaian permasalahan sosial di lapangan, penyelesaian isu kawasan hutan, serta permasalahan penyerobotan lahan BMN.

Sosialisasi ini dihadiri langsung jajaran manajemen KKKS yang beroperasi di Riau, seperti Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT APG Westkampar Indonesia (APGWI), SPR Langgak, PHR Lirik, hingga EMP. Kehadiran para pimpinan perusahaan migas menegaskan komitmen industri hulu migas mendukung percepatan operasi di Riau.

Selain itu, hadir pula para kepala daerah dari kabupaten penghasil migas, termasuk Bupati Siak Afni, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, serta Bupati Rokan Hulu Anton ST MM.

Kehadiran Bupati Rohul Anton menunjukkan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Riau terhadap upaya percepatan operasi migas yang diyakini akan memberi dampak positif bagi daerah.