Menurut Bupati, sejak hari-hari awal bencana, area perkebunan dimanfaatkan sebagai tempat berlindung sementara, dapur umum, hingga lokasi pendistribusian bantuan. “Yang terpenting saat itu adalah bagaimana warga bisa aman dulu. Soal administrasi dan lainnya menyusul,” katanya.

Dari situ, pemerintah daerah mulai memikirkan solusi jangka menengah dan panjang. Salah satunya melalui penyediaan lahan relokasi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Hingga Januari 2026, tercatat sekitar 30 hektare lahan telah disiapkan di beberapa titik, termasuk di Batangtoru dan Hapesong Baru, untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap.

Di Hapesong Baru, pembangunan 227 unit hunian tetap telah berjalan. Progresnya, menurut data Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, telah mencapai sekitar 30 persen. Gus Irawan mengatakan, percepatan pembangunan menjadi prioritas agar warga tidak terlalu lama hidup dalam kondisi darurat.

“Kita tidak ingin masyarakat terlalu lama tinggal di hunian sementara. Hidup harus segera normal kembali,” ucapnya.

Namun, bagi Gus Irawan, pemulihan tidak berhenti pada pembangunan rumah. Tantangan yang lebih besar justru memastikan warga dapat kembali memiliki sumber penghidupan. Karena itu, pemerintah daerah menyiapkan program lanjutan berupa pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan di lokasi relokasi.

Ia menyebut pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat Tapanuli Selatan. “Dalam adat kita, Dalihan Na Tolu, semua saling menopang. Itu yang kami coba terapkan dalam pemulihan ini,” katanya.