Ia menambahkan, pendekatan yang dikedepankan Kejaksaan tidak semata penindakan, tetapi juga pencegahan melalui peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap aturan hukum.

“Kami ingin aparatur desa merasa didampingi, bukan ditakuti. Dengan pemahaman yang baik, potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal,” tambah Danke.

Sementara itu, JAM Intelijen Reda Manthovani dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, dan perangkat desa untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan tepat sasaran.

Program Jaga Desa sendiri merupakan salah satu strategi nasional Kejaksaan RI dalam memperkuat pengawasan serta membangun budaya hukum yang baik hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman serta langkah bersama dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berintegritas. (stm)