Terkait pernyataan salah satu fungsionaris partai politik di Kabupaten Siak yang menyebut Pemkab Siak harus rasional melihat fenomena, dan jangan memperbanyak iven daerah jika tenaga honorer masih belum mempunyai upah yang layak, Saiful menyebut pernyataan tersebut harus diuji dengan data yang valid.

Kata Saiful, sejak kebijakan rasionalisasi anggaran dilakukan, pelaksanaan iven sudah diminimalisir dengan cermat, terkecuali iven pokok penunjang visi kepariwisataan yang menjadi visi pembangunan di Negeri Istana ini. Kalaupun iven-iven tersebut dananya dialihkan, jumlahnya juga tidak signifikan terhadap besaran anggaran belanja pegawai dalam APBD.

“Dari keseluruhan APBD Kabupaten Siak, besaran anggaran belanja pegawai dan honorer mencapai angka 32,06 persen dari total Rp1,8 triliun anggaran daerah. Sementara untuk iven penunjang promosi wisata totalnya 0,59 persen saja dari APBD. Jadi kalau maksud pernyataannya anggaran iven dialihkan untuk belanja pegawai dan honorer, saya fikir dengan persentase segitu tidak akan memberi pengaruh signifikan,” jelasnya.