"Rokan Hulu memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja maupun risiko lainnya melalui skema DBH sawit," jelasnya.

Ulya juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran perangkat desa, untuk memastikan pendataan calon penerima manfaat berjalan valid dan akurat.

"Koordinasi yang baik dan data yang valid adalah kunci agar program ini tepat sasaran," katanya.

Selain itu, Ulya meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memberikan pendampingan, sosialisasi, serta pelayanan optimal kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DBH.

"Pengelolaan Dana Bagi Hasil harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulu, Saud Muda Tua Napitupulu, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan perlindungan pekerja melalui program-program unggulan.