Pemerintah daerah sebelumnya juga telah mengusulkan agar sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan yang berada dalam area HGU dikeluarkan dari konsesi perusahaan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas fasilitas sosial tersebut.

Namun di luar itu, penyelesaian konflik utama tetap menunggu ketegasan negara. Aparat penegak hukum, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga otoritas pertanahan dinilai perlu segera menghadirkan keputusan yang jelas agar konflik tidak terus melebar.

Cot Girek kini bukan hanya soal sawit dan lahan. Ia berkembang menjadi ujian tentang apakah hukum tetap menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik, atau justru tunduk pada tekanan yang berlangsung di lapangan. (tim)