Tim investigasi juga menerima informasi adanya dugaan pembagian zona koordinasi tambang ilegal yang dikendalikan oknum berseragam tertentu. Dugaan tersebut semakin menguat setelah ditemukan puluhan alat berat beroperasi aktif di sejumlah titik.

Di kawasan Tombang, Talu, ditemukan sekitar 45 unit alat berat jenis ekskavator. Sementara di wilayah Astra dan Rimbo Canduang, jumlah alat berat diperkirakan mencapai lebih dari 60 unit. Sedangkan di wilayah utara, aktivitas PETI disebut didominasi alat berat mini dengan jumlah yang diperkirakan lebih dari 70 unit.

Tak hanya itu, tim juga memperoleh informasi adanya dugaan pungutan koordinasi terhadap setiap unit alat berat yang nilainya berkisar Rp70 juta hingga Rp80 juta per bulan, tergantung wilayah operasional tambang.

Rahman menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap persoalan biasa karena menyangkut kerusakan lingkungan, potensi hilangnya aset negara, serta lemahnya supremasi hukum.

“Negara tidak boleh kalah oleh praktik tambang ilegal. Jika benar ada dugaan koordinasi dan pembiaran, maka aparat penegak hukum harus turun secara serius, transparan, dan menyeluruh. Jangan sampai masyarakat menilai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul terhadap praktik besar yang merusak lingkungan,” ujar Rahman.

Ironisnya, salah satu titik aktivitas PETI disebut berada di belakang Mapolsek Ranah Bantahan. Fakta tersebut memicu sorotan publik karena aktivitas tambang diduga berlangsung cukup lama tanpa penindakan maksimal.