Dalam kesempatan yang sama, Ketua Investigasi DPP TOPAN RI Wilayah Sumbagut, Rahman Lubis, menyampaikan bahwa sistem penerimaan murid baru harus dijalankan secara murni berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Terutama pejabat tinggi di Riau, dan kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning, Riau. Sebab DPP TOPAN RI Wilayah Sumbagut dan tim investigasi media, pernah dapat info di SMA dan SMK Negeri favorit "siswa titipan" yang masuk dari "pintu belakang" itu jatah oknum pejabat. Sekolah Negeri tak favorit disinilah jatah "siswa titipan" rakyat jelata. Info ini keluar mulut orang penting di Disdik Riau.

Menurutnya, transparansi dan keadilan hanya dapat terwujud apabila seluruh proses seleksi berjalan berdasarkan sistem yang terbuka, objektif, dan dapat diawasi masyarakat.

"Kami berharap tidak ada lagi praktik titip-menitip siswa, baik yang dilakukan oleh oknum pejabat, oknum anggota legislatif, maupun pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh kuat dan bisa menggeser jabatan di Disdik Riau. Jika pemerintah telah membangun sistem penerimaan berbasis digital dan aturan yang jelas, maka seluruh pihak harus menghormati mekanisme tersebut," kata Rahman.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Inspektorat Riau Jondra Manurung kembali menegaskan komitmen pengawasan Inspektorat.

"Kami siap mengawal. Jika ada temuan atau laporan, silakan disampaikan kepada kami. Kami akan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada. Tidak boleh ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan SPMB 2026-2027," ujarnya.

Transparansi SPMB Masih Menjadi Pertanyaan

Pernyataan tegas Inspektorat tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap transparansi pelaksanaan SPMB yang sebelumnya menjadi temuan tim investigasi di Posko Pengaduan SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Jalan Cut Nyak Din Pekanbaru, baru-baru ini.