Cadangan devisa Indonesia tercatat berada di kisaran 148–150 miliar dolar AS pada akhir September 2025, yang menyediakan ruang stabilisasi bagi perekonomian pada 2026, terutama dalam menjaga nilai tukar dan meredam tekanan inflasi impor.

Namun demikian, cadangan devisa berfungsi sebagai bantalan stabilitas, dan tidak secara langsung menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah terus menegaskan kebijakan hilirisasi sebagai strategi struktural untuk memperkuat nilai tambah produksi domestik, meningkatkan daya saing ekspor, serta menarik investasi. Dalam jangka menengah, keberlanjutan hilirisasi diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi dan memperluas efek pengganda pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 memerlukan lonjakan yang lebih signifikan pada sejumlah komponen utama pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Pada triwulan III-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar sekitar 5,04 persen, dengan kontribusi dari beberapa komponen utama, antara lain Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,89 persen, Investasi (PMTB) sebesar 5,04 persen, serta Ekspor yang tumbuh cukup tinggi sebesar 9,91 persen.

Struktur pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pendorong eksternal masih berperan kuat, sementara konsumsi domestik tumbuh moderat dan sangat bergantung pada kondisi daya beli masyarakat.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 5,33 persen. Sementara Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 akan tertahan di angka 5,0 persen. Perbedaan proyeksi tersebut mencerminkan ketidakpastian global dan domestik, terutama terkait kualitas penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.

Daya beli masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan, mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar PDB. Tekanan inflasi, khususnya inflasi pangan, berpotensi membatasi ruang konsumsi apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan riil.

Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis mencerminkan penguatan kesejahteraan apabila laju kenaikan harga lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan masyarakat. (***)