penanganan darurat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi

Peringati HUT ke-81 RI di Lokasi Bencana, Pemerintah Tegaskan Percepatan Penanganan Darurat Gempa M 7,7 Flores

Di Baca : 40 Kali
Kiri ke kanan: Wakil Mensos RI Agus Jabo Priyono, Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto SSos MM, Menko PMK Pratikno, saat menghadiri upacara peringatan HUT RI ke 81 di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Senin (17/8/2026). (Dok. Humas BNPB)
 

Kepala BNPB menjelaskan bahwa Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, telah menampung dan menyalurkan bantuan logistik, termasuk 50.000 paket bantuan dari Presiden RI. Bantuan tersebut diteruskan ke dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.

Logistik dari Posko Utama Labuan Bajo dikerahkan untuk melayani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere melayani Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Untuk menembus kendala geografis dan wilayah terisolir, BNPB bersama unsur gabungan menyiagakan armada darat, laut, dan udara secara maksimal. Pada jalur udara, disiagakan 6 pesawat di Labuan Bajo dan 5 pesawat di Maumere, termasuk helikopter pendukung untuk evakuasi medis darurat.

Sementara pada jalur darat, dilakukan mobilisasi truk-truk logistik ukuran besar di titik-titik penyaluran utama, yang didukung pula oleh pengoperasian kapal Pelni dan kapal feri pada jalur laut menuju wilayah kepulauan seperti Pulau Palue.

Terkait pemutakhiran data dampak bencana, Kepala BNPB mengonfirmasi jumlah korban meninggal dunia per hari ini tercatat sebanyak 54 jiwa, sementara pendataan korban luka-luka masih terus berjalan secara dinamis. Suharyanto menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang by name by address tanpa harus menunggu data rampung 100 persen, agar intervensi perbaikan bisa langsung dieksekusi.

"Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” ujar Suharyanto.

“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat," pungkasnya. (tim)







[Ikuti Terus Detakindonesia.co.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar