"Kalau saja kita berfikir, dan usaha penangkaran burung walet ini menjadi acuan utama Pemerintah Daerah, untuk diprogres serta mencari solusi secara bersama, secara otomatis ini akan ada realisasi yang ideal, baik itu pihak investor maupun Pemerintah Daerah serta masyarakat. 

"Kemudian kita bicara sektor PAD, jika Perdanya segera terselesaikan, maka jelas Pemerintah Daerah akan memiliki kewenangan dalam memetik hasil PAD di sektor usaha tersebut, Kami dari MPKS meminta Pemerintah segera mencari solusi, jangan setelah masyarakat berkoar koar baru di kerjakan. 

"Sudah berapa kali melakukan hearing bersama lintas Komisi di DPRD Siak, justru hingga saat ini nihil realisasi terutama Perda Walet, usaha penangkaran burung walet ini berjalan, namun perizinannyapun tidak ada kejelasan, Kami dari pihak MPKS sangat menyesalkan hal ini," pungkasnya.(Adifa)