Meski begitu Mahfud tetap memuji kinerja Menteri Hukum dan HAM. Kalaupun diganti yang baru, kata Mahfud, penggantinya bisa melanjutkan tugas yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM sebelumnya. Sehingga tidak mulai lagi yang baru.  

"Sejak dulu saya punya pikiran bahwa lapas untuk koruptor itu harus lebih jelek fasilitasnya daripada yang kasus kriminal biasa. Kalau Kepala Lapas yang Lapasnya ada fasilitas mewah diganti, itu bukan solusi. Hal itu hanya bagian dari solusi. Sistem yang harus mulai diganti dan harus ada keberanian untuk mengepras dari atas," kata pakar hukum tata negara ini.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama rombongan dari Komisi III mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung untuk mencari tahu perihal operasi tangkap tangan (OTT) Kalapas Wahid Husen.

Fahri bersama rombongan Komisi III DPR RI datang sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka yang ikut rombongan, antara lain, Masinton Pasaribu, Muhammad Toha, dan Agun Gunandjar.

"Agendanya ini baru reses kemarin. Teman-teman mayoritas Komisi III sebelum mereka ke daerah, mereka akan akan melihat apa yang terjadi kemarin itu di Sukamiskin. Ini kemarin heboh," kata Fahri Hamzah di Lapas Sukamiskin, Sabtu (28/7).

Menurut Fahri, kedatangannya ke Sukamiskin untuk mengetahui secara jelas mengenai duduk perkara yang terjadi pada Sabtu dini hari perihal OTT Wahid Husen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya enggak tahu apa yang terjadi tiba-tiba digerebek. Semua nanti saya lihat," katanya.(DI)