Ia mengapresiasi ulama yang sudah bersedia melawan terorisme di Sumatra Barat selama ini. Sayang, menurutnya, langkah ulama belum dibarengi dengan upaya serupa oleh pemerintah.

"Para ulama Sumbar sebenarnya bukan marah ke saya, tapi mereka kesal dengan pemerintah yang semakin sekuler dan cenderung memanjakan aliran-aliran sesat dan menuduh Teroris terhadap semua yang kritis kepada pemerintah," kata Chaidar.

Baginya yang terpenting, ia menyampaikan teori dan opsi akomodatif. Apalagi beberapa waktu lalu ulama di Sumbar kencang menolak konsep 'Islam Nusantara'. Mengacu hal ini, ia mendesak pemerintah pusat lebih peka dan tidak mengabaikan aspirasi para ulama dan tokoh adat dari Tanah Minang.

Menurutnya, sikap pemerintah pusat dengan mempertimbangkan penolakan Sumbar atas 'Islam Nusantara' akan mendinginkan hati orang-orang beriman dan membentengi potensi radikalisme di Sumbar yang bisa bermetamorfosis menjadi terorisme.

"Karena seperti saya katakan menjinakkan teroris itu sebenarnya asal pemerintah menghormati syiar-syiar syariah yang diyakini umat Islam. Saya yakin FPI, MMI, MUI akan membenarkan bahwa potensi adalah energi. Ttinggal kanalisasinya yang harus pas agar energi terpendam itu jadi positif bagi bangsa," katanya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Sumbar berencana melaporkan Al Chaidar ke polisi. Laporan ini merupakan buntut komentar dosen Universitas Malikussaleh Aceh tersebut terkait penyebutan adanya 3.000 anggota jaringan teroris di Sumatra Barat.

Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) Irfianda Abidin  menyebutkan, laporan akan disampaikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar paling lambat Senin (20/8) mendatang.(DI)