Pekanbaru, Detak Indonesia<\/strong>--Anggota DPR MPR RI asal pemilihan Provinsi Riau Idris Laena menyampaikan masalah 4 Pilar MPR RI dalam suatu acara dengar pendapat bersama anggota PWI Kecamatan Marpoyandamai Kota Pekanbaru di depan Kantor Harian Vokal Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, Senin (10\/4\/2017).<\/p>\r\n\r\n

Empat pilar MPR RI itu yakni menerangkan masalah Pilar Pancasila, Pilar UUD 1945, Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pilar Bhinneka Tunggal Ika.<\/p>\r\n\r\n

Masukan-masukan dari masyarakat dan pers kepada Idris Laena antara lain semakin sulitnya ekonomi masyarakat termasuk wartawan akhir-akhir ini. Demikian juga masukan partai politik dibubarkan saja.<\/p>\r\n\r\n

Mendapat masukan demikian, menurut Idris Laena bahwa ternyata dulu, ketika era sentralisasi alokasi anggaran lebih tepat. Tetapi, tentu tidak bisa samakan dulu dengan sekarang yang sentralisasi.<\/p>\r\n\r\n

Ditanya wartawan apakah model sentralisasi semasa Orde Baru dulu itu perlu diterapkan lagi sekarang? Menurut Idris Laena, sentralisasi kalau dengan desentralisasi jika pemanfaatan anggaran lebih baik, maka tentu akan lebih baik.<\/p>\r\n\r\n

"Tapi anggaran kita pengelolaannya kurang baik. Desentralisasi sudah bagus, konsep sentralisasi dulu kita juga tidak ingin diterapkan sekarang ini. Desentralisasi lebih bagus karena dengan begitu pembangunan lebih tepat ke daerah-daerah. Hanya pengelolaan prioritas pembangunanya yang perlu ditingkatkan yang berpihak ke masyarakat," kata Idris Laena.<\/p>\r\n\r\n

Alokasi anggarannya, itulah pemangkasan-pemangkasan lakukan. Pemerintah sebetulnya arahnya kesana. Banyak anggaran-anggaran yang tidak produktif di masa desentralisasi ini yang tidak tepat digunakan, seperti beli mobil pejabat segala macam.<\/p>\r\n\r\n

"Kalau anggaran kegiatan di hotel, selama kegiatan untuk kepentingan masyarakat ya boleh-boleh saja. Artinya, kalau hotel maju bayar pajak, masyarakat hidup, wartawan hidup. Kegiatan dengar pendapat 4 Pilar MPR RI Saya ini ingin mendapatkan masukan dari masyarakat," kata Idris.<\/p>\r\n\r\n

Sebelum reformasi, ada partai politik. Karena Pancasila point empat Kerakyatan yang dipimpin oleh khikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau tidak bisa musyawarah, kita pakai sistem perwakilan. Jadi Undang-Undang sudah harus mengatur ada partai politik. Jadi kalau partai politik dibubarkan itu tidak mungkin.<\/p>\r\n\r\n

Cuma memang, barangkali yang perlu kita simak setelah reformasi ini, tadi disampaikan salah satu pilar demokrasi kita adalah Pers termasuk juga demokrasi.<\/p>\r\n\r\n

Dengan adanya 10 partai politik yang ada sekarang, menurut kami juga cukup rasional dibandingkan 43 tahun sebelumnya. Partai politik melahirkan kader-kader yang duduk di parlemen juga sedemikian rupa.<\/p>\r\n\r\n

Tiga hari yang lalu DPR MPR RI menerima kunjungan Presiden Afghanistan. Dia menceritakan bahwa 100 partai politik di Afghanistan ternyata membuat mereka repot, karena tidak ada partai politik yang menguasai parlemen, bahkan ada satu partai politik yang melahirkan satu anggota dewan saja.<\/p>\r\n\r\n

Ternyata, praktik di lapangan menyulitkan untuk terjadi kompromi dalam membuat suatu kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat. Demikian disampaikan anggota DPR MPR RI Idris Laena dari Partai Golkar ini.<\/p>\r\n\r\n

Acara dengar pendapat 4 Pilar MPR RI ini digelar bersama PWI Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.<\/p>\r\n\r\n

Temanya Penegasan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Perekat kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara untuk Memperkuat Wawasan Nusantara.(azf)<\/strong>
\r\n <\/p>\r\n","photo":"\/images\/news\/i6hbz\/10-idris-laenaya.jpg","caption":"Anggota DPR MPR RI, Idris Laena dari Partai Golkar (tiga dari kanan) memaparkan masalah 4 Pilar MPR RI dalam acara dengar pendapat bersama PWI Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau di depan Kantor harian Vokal Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, Senin (10\/4\/2017).(Aznil Fajri\/Detak Indonesia.com)"}]