Sementara anggota Komisi C, Juswari Umar Said, meminta agar persoalan ini menjadi perhatian khusus, terutama pihak Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa.

Dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Senin (2/3/2020), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Sebab, dana yang ditransfer ke desa itu sangat besar. Pengawasan berbasis pembinaan sangat penting, agar dana desa tepat sasaran.

Menurut Mendagri, terkait pengawasan, kementeriannya tak punya tangan yang bisa menjangkau langsung ke Desa. Yang bisa mengawasi Desa itu adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Camat. Kemudian ada BPKP dan aparat penegak hukum.

Tito minta dalam mengawasi pengelolaan dana desa, ke depankan pendekatan persuasif. Lebih ke pembinaan, ketimbang penegakan hukum.