"Untuk itu,  sesuai arahan Pak Presiden Jokowi, peremajaan perkebunan kelapa sawit menjadi sesuatu mendesak dan perlu dilakukan di Desa Muara Dua ini. Kami akan berupaya semaksimal mungkin mensukseskan program ini bersama seluruh masyarakat,"
jelasnya. 

Sementara itu Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO BPDPKS, Lerifardiyan menjelaskan dana PSR bukan berasal dari APBD, sebab dana ini merupakan APBN yang masuk dalam  pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang berasal dari PNBP Pungutan ekspor CPO dan turunannya.

Jadi kata dia, terkait dengan penyediaan bibit misalnya itu sudah termasuk dalam dana BPDPKS untuk PSR sebesar Rp25 juta per hektare. Penyalurannya melalui bank.