Medan, Detak Indonesia<\/strong>--Orasi ilmiah  yang dilaksanakan di Aula Gedung Fisip USU, Medan, Selasa sore (19\/9\/2017) dipimpin oleh Ketua KPU RI Arief Budiman, didampingi anggota KPU RI Evi Novida Ginting, Ketua KPU Provinsi Sumut dan dimoderatori Dosen Fisip USU. <\/p>\r\n\r\n

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan tentang Roadmap persiapan KPU menuju pesta demokrasi 2018 dan 2019. Menurutnya, Indonesia memiliki wilayah pelaksanaan Pilkada yang sangat luas yang terdiri dari 34 provinsi dan 548 kabupaten\/kota. <\/p>\r\n\r\n

Pada Pilkada serentak 2018 di seluruh wilayah Indonesia akan diadakan di 171 daerah yang membutuhkan dana sebesar Rp10,5 triliun. Biaya ini di antaranya untuk membiayai anggota KPU, Bawaslu dan DKPP mulai dari pusat, provinsi, kabupaten\/kota, kecamatan, desa\/kelurahan sampai ke dusun atau RW\/RT. <\/p>\r\n\r\n

Jumlah partai politik sampai saat ini yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham ada 73 parpol. Di mana di bulan Oktober 2017 nanti akan diadakan verifikasi parpol yang lolos untuk ikut menjadi peserta Pemilu di 2019. <\/p>\r\n\r\n

KPU juga akan melakukan pemutahiran data peserta pemilu, data penyelenggara (terutama yang akan habis masa jabatannya di 2018) dan peserta pemilih. <\/p>\r\n\r\n

Sebelum penutupan orasi ilmiah ada pertanyaan mahasiswa, tentang kendala akan pendataan pemilih baru dalam Pilkada serentak nanti, karena adanya masalah di Dinas Dukcapil terkait blanko KTP yang kebanyakan kosong di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n","photo":"\/images\/news\/gfxmtvv68w\/19-bugnerok.jpg","caption":"Dari kiri, anggota KPU RI Evi Novida Ginting, Ketua KPU RI Arief Budiman, Dosen Fisip USU dan Ketua KPU Sumut Mulia Banuarea pada acara Orasi Ilmiah di Aula Gedung Fisip USU, Medan, Selasa sore (19\/9\/2017). Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan tentang Roadmap persiapan KPU menuju pesta demokrasi 2018 dan 2019. (Bugner Pangaribuan\/Detak Indonesia.co.id)"},{"body":"

Arief Budiman mengatakan akan segera koordinasi dengan kementerian dan dinas-dinas terkait untuk penyelesaian masalah tersebut dan forum relawan pemerhati pemilu yang telah dibentuk KPU beberapa waktu lalu juga akan mendata masalah-masalah yang ada dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu nantinya, agar tidak terulang partisipasi masyarakat yang rendah dalam Pilkada di Kota Medan di 2015, yang hanya 26 persen pemilih. <\/p>\r\n\r\n

Sementara wawancara Detak Indonesia <\/em>dengan Mulia Banuarea Ketua KPU Provinsi Sumut terkait isu-isu krusial menjelang Pilkada serentak kabupaten\/kota dan Provinsi Sumut 2018, seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, di antaranya isu sara.<\/p>\r\n\r\n

Dengan tegas Mulia mengatakan KPU Sumut melarang para paslon menggunakan isu sara dalam kampanye dan alat-alat peraga yang digunakan. Selain itu perlu diperhatikan juga dalam hal ‘hate speech’, hoax, berita bohong, pembunuhan karakter paslon lain, agar tidak dilakukan dalam Pilkada serentak 2018 di wilayah Sumut, karena hal tersebut sudah ada Undang-Undang\/aturan yang mengatur hal tersebut. Hal ini perlu diperhatikan paslon peserta pilkada nantinya. <\/p>\r\n\r\n

Dijelaskan Pilkada serentak di Sumut 2018 akan dilaksanakan di delapan kabupaten\/kota di antaranya Langkat, Deliserdang, Dairi, Batubara, Tapanuli Utara, Padangsidempuan, Padanglawas, Padanglawas Utara dan Provinsi Sumut itu sendiri.<\/p>\r\n\r\n

Pilkada Sumut ini menjadi salah satu prioritas KPU RI dikarenakan jumlah pemilih (DPT) di Sumut yang sangat banyak berjumlah 10.240.000 pemilih.(bug)<\/strong><\/p>\r\n","photo":"\/images\/news\/gfxmtvv68w\/19-bugner2-400.jpg","caption":"Ketua KPU Sumatera Utara, Mulia Banuarea (Bugner Pangaribuan\/Detak Indonesia.co.id)"}]