Selain masalah di atas, petani sawit di Kecamatan Singingi dan Singingihilir Kuansing Riau  yang sedang melaksanakan peremajaan sawit (replanting) program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) program Pemerintahan Presiden Joko Widodo  mengeluh pada Kadistan Riau Ir Emmerson.

Ir Emmerson dituding warga sebagai penghambat percepatan PSR dengan membuat Format Pemeriksaan tersendiri yang dinilai nonprosedural tak sesuai aturan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit  (BPDPKS). Ir Emmerson membuat format pemeriksaan versi dia dengan mencantumkan mengetahui Kadistan Pertanian Kuansing Ir Emmerson. Padahal sudah ditunjuk petugas Pendamping di lokasi kegiatan PSR itu, tak perlu lagi Mengetahui Kadistan Kuansing Ir Emmerson. Tapi kenapa double Kadistan Kuansing itu ikut-ikutan pula Mengetahui itu tak sesuai dengan aturan BPDPKS Indonesia di Jakarta.(*/rls/di/azf)