Sudah lebih setahun upah pekerja dipotong hingga nol persen, namun PHK tak kunjung dilakukan. 

“Ini siasat perusahaan agar karyawan mengundurkan diri dan tidak mendapatkan haknya,” ucapnya.

Ia berharap, pihak Komisi III DPRD Kampar bisa memanggil pihak perusahaan dalam rapat dengar pendapat (RDP), guna mencarikan solusi.