"Saran kami, agar bapak Wali Kota Pekanbaru lebih bijak dan mengutamakan inovasi dalam menerbitkan peraturan. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan program dari pusat sana. Kepala Daerah itu punya otoritas dalam menentukan segala sesuatunya," tutur Larshen Yunus.

Sampai berita ini dimuat, pihak Aktivis Larshen Yunus juga sampaikan Ultimatum terhadap Kebijakan Pemko Pekanbaru. Agar mengurangi beban rakyat, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pandemi Covid sudah jelas menyengsarakan, Jangan lagi dibuat kebijakan yang aneh-aneh. Terutama pelaksanaan proyek fisik yang sifatnya jangka panjang.

"Kami mohon Pak Wali dan Pak Wawako mendengarkan permintaan ini. Jangan justru selalu mengajarkan Rakyatnya bersikap melawan terhadap dirinya. Secara organisasi bisa saja kami minta 45 Anggota Dewan untuk Menerbitkan Mosi Tidak Percaya sekaligus juga kami Surati Pak Wali ke Mendagri, terkait Kebijakan yang tak pro Rakyat," akhir Ketua PP GAMARI itu, menutup pernyataan persnya. (*/di)