"Apalagi beberapa bulan terakhir, kami melihat dan mencermati. Bapak Ketua Umum Partai Golkar sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi di semua Baliho se-Indonesia. Bahasa dan ajakan yang positif selalu disampaikan, tetapi disisi lain kadernya berulah. Jangan gara-gara 1 atau 2 orang oknum partai, masyarakat justru semakin jijik dengan Partai Golkar," pungkasnya.

Yunus juga berharap dan dengan tegas mengatakan agar Sekwan DPRD Provinsi Riau tidak menutup-nutupi data terkait H Sari Antoni. Sampaikan aja kalau itu memang busuk. Semuanya sudah ter-registrasi. Arsip dan dokumentasi sudah jelas. H Sari Antoni diduga tidak akan bisa lagi mengelak, sekalipun dengan alibi bekerja di masa Covid-19.

"Kalau ada yang mengatakan alasan ketidakhadiran H Sari Antoni itu karena masa Covid-19. Kami jawab aja dengan data dan fakta. Bahwa virtual atau zoom meeting itu wajib disertai dengan absen dan bukti kehadiran (wajah terlihat) sewaktu Rapat Paripurna. Jangan lagi berdalih! Kalau sudah berturut-turut tak ikut Rapat, sesuai dengan rujukan Tatib DPRD Provinsi Riau, maka wajib si oknum Anggota Dewan itu mendapatkan sanksi dan hukuman yang berat, PAW atau dipecat dari keanggotaan Partai," ungkap Aktivis Larshen Yunus dan Muhammad Aji Panangi, Peneliti Senior Formappi Riau. (*/di/azf)