"Data-Data pendukung dan bukti permulaan sudah kami pegang. InsyaaAllah hari Rabu depan kami berangkat ke Jakarta. Kasus ini mesti kita ramaikan di Pusat sana. Kasmarni dan Catur Sugeng mesti Ngudeng, bahwa daerah yang dipimpinnya bukan milik pribadi, bukan milik keluarganya. Mereka mesti sadar, bahwa amanah yang diberikan lewat Kedaulatan Rakyat mesti dijalankan. Ingat ya, dari ujung rambut hingga ujung kakinya ditanggung APBD, jadi tak ada ampun bagi para pelaku korupsi!" ungkap Aktivis jebolan Sospol Universitas Riau itu.

Sampai berita ini dimuat, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, yang terdiri dari PP GAMARI, DPP GALAKSI, Kantor Hukum Satya Wicaksana, DPD AKRINDO Provinsi Riau, FORMAPPI Riau dan IPW Riau bersepakat untuk menjadikan kedua daerah tersebut (Bengkalis dan Kampar-red) sebagai atensi untuk menyorot setiap hal-hal yang menyimpang, terutama yang berpotensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yakni Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

"Sekali lagi kami tegaskan, bahwa di atas kekurangan kami sebagai insan manusia, niat yang paling utama dalam kerja-kerja seperti ini adalah untuk memperbaiki Negeri. Meskipun kami tak pegang senjata seperti TNI-POLRI, namun kami yakin dan percaya, bahwa semangat ini dapat serta merta membantu menghadirkan Keadilan bagi siapapun, terutama bagi kepentingan umum," tutup Larshen Yunus dan Muhammad Aji Panangi, mengakhiri pernyataan persnya. (*/di/azf)