- Melakukan sosialiasi kepada seluruh lembaga penyalur, mengacu SK Kepala BPH Migas No. 101/P3JBT/BPH Migas/KOM/2021 bahwa kuota volume penyaluran Jenis BBM Jenis Tertentu (Biosolar) sudah berdasarkan per lembaga penyalur (SPBU, SPBUN, SPBB).

- Seluruh lembaga penyalur memahami apabila terjadi penyaluran di atas kuota yang telah ditetapkan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka lembaga penyalur wajib mengganti nilai bakar yang tersalurkan dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU)/Bahan Bakar Non Subsidi.

- Menyediakan produk substitusi yang lebih baik, yaitu Dexlite dan Pertamina Dex.

- Melakukan sosialisasi peruntukan penggunaan BBM kepada konsumen agar tepat
sasaran.

- Memberi pembinaan kepada SPBU yang melakukan pelanggaran dengan sanksi
berupa penagihan selisih keekonomian dan penghentian supply sementara. 

- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota
dalam rangka penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran.

- Data detail Kuota Per Lembaga Penyalur sesuai SK 101/P3JBT/BPH Migas/KOM/2021
dan estimasi kuota habis per lembaga penyalur telah juga disampaikan kepada Dinas ESDM Provinsi Riau. (*/azf)