Menurut Tito, sekarang ini banyak tarik ulur kepentingan di tingkat Kementerian terkait penunjukkan Pj. Sebagai anak buah Gubernur, pejabat publik mestinya tak ikut dalam manuver itu.

Sebab, usulan Gubernur yang tak diakomodir ini sudah terjadi di Cirebon. Bukan tidak mungkin, hal yang sama akan terjadi di Provinsi Riau dalam menunjuk Pj Wali Kota Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar.

Tito juga menyayangkan sikap gubernur yang tak pernah membuka ruang diskusi terkait pemilihan Pj ini. Akibatnya, banyak masyarakat di Pekanbaru dan Kampar yang tak tahu siapa saja yang masuk bursa.

"Parameternya jadi tidak jelas, apakah yang diutamakan itu putra daerah atau ada spesifikasi tertentu. Kalau usulan Gubernur tak diterima, wibawa gubernur akan jatuh, tak ada bargaining lagi, dan otonomi daerah itu tidak berlaku lagi," jelasnya.