Untuk mengantisipasi itu, Tito menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendrop pejabat dari pusat agar bisa mengisi posisi Pj ini. Tujuannya untuk meredam situasi politik yang panas.

"Jangan tarik anak buah gubernur yang di luar usulan, itu akan membuat kondisi pemerintahan lokal menjadi tidak kondusif. Bagaimana hubungan gubernur dengan pejabat tak beretika ini, biarlah nanti gubernur yang akan mengurus," tutupnya. 

Senada dengan Pengamat politik Dr Tito Handoko SIP MSi, Ketua Umum DPP LSM Perisai Riau Sunardi SH menilai semestinya pejabat publik sebagai Gubernur kurang etis untuk merekomendasikan Pj Wali Kota Pekanbaru maupun Pj Bupati Kampar apalagi tidak transparan dalam hal penjaringan, atau tanpa melibatkan tokoh-tokoh terkemuka selaku masyarakat Riau.

Proyek Pasar Induk Pekanbaru dan Pasar Cik Puan Sukajadi Pekanbaru mangkrak tak selesai dibangun di era Pemerintahan Firdaus-Ayat sejak 2015 hingga 2022.

"Dan sebaiknya untuk menata Kota Pekanbaru yang selama ini banyak terjadi persoalan-persoalan yang tak kunjung selesai seperti banjir, jalan rusak berlubang-lubang di Kota Pekanbaru, terbengkalainya pembangunan/pengelolaan Pasar Cik Puan Sukajadi dan Pasar Induk Pekanbaru sejak 2015 sampai 2022 ini, sebaiknya calon Pj Wali Kota Pekanbaru maupun Pj Bupati Kampar kita percayakan kepada Mendagri untuk menunjuk orang yang tepat. Agar tidak terjadi asumsi-asumsi negatif di-tengah-tengah masyarakat Riau," tutup Sunardi menambahkan.(*/di/azf)