"Sehingga diharapkan bidang Pengawasan Kejati Sumut segera turun ke Kabupaten Karo untuk melakukan investigasi, jika benar terbukti ada oknum Jaksa yang meminta proyek dan setoran sesuai pengaduan OPD tersebut, kami berharap kepada bidang Pengawasan Kejati Sumut untuk menindak tegas oknum tersebut sesuai aturan yang berlaku. Jangan kita biarkan pembangunan di daerah Kabupaten Karo mandeg karena ketakutan para OPD yang diduga karena terus di panggil oleh oknum jaksa," tambahnya. 

"Maka atas dasar informasi yang diterima tersebut kami atas nama GEMUK Karo mendapat laporan dan data dari OPD, Kepala Desa dan Kepala Sekolah terkait indikasi pemerasan yang dilakukan oleh pihak oknum Kajari Karo," jelasnya. 

"Menanggapi hal tersebut perlu untuk diusut tuntas sampai ke akar-akarnya karena dari rangkaian kejadian di atas kami melihat dapat berdampak buruk bagi Tanah Karo Simalem karena tidak akan ada yang berani menganggarkan anggaran yang diperuntukannya untuk pembangunan jalan, drainase, pengadaan bibit, pupuk dan obat obatan yang peruntukannya untuk rakyat Bumi Turang sudah terhambat dan kami anggap merugikan masyarakat Kabupaten Karo," kata mereka dalam orasi didampingi penanggung jawab aksi Robinson Purba.