"Selain Laporan dan Rujukan Hukum tentang Peraturan Anggota DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, yang membahas tentang Tata Tertib dan Kode Etik, bahwa Anggota Fraksi Partai Golkar Sari Antoni sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran. Ditambah lagi dengan pengakuannya melalui pemberitaan di Media Online Nasional Tribun Pekanbaru, Baca: https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/11/01/dipanggil-bk-anggota-dprd-riau-sari-antoni-minta-maaf-dan-ungkap-alasan-jarang-masuk
Tolong kami Pak Jaksa Agung, Pak Kajati Riau dan Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Agar kasus seperti ini jangan dianggap spele. Justru dengan contoh seperti ini, momentum kita semua untuk memperbaiki kualitas Lembaga DPRD di Republik ini," harap Larshen Yunus.

Peneliti Senior dari Lembaga NGO Formappi yang juga Ketua DPD KNPI Riau tersebut rencananya berangkat bersama Tim dan Perwakilan dari masyarakat. Intinya, Negara jangan mau kalah dengan orang-orang dan pejabat yang tak amanah sekaligus melanggar hukum seperti H Sari Antoni.

Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat Rohul juga tak bosan-bosannya mempertanyakan hal tersebut di hadapan Gubernur Riau H Syamsuar, yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau. Agar terkait Anggota Dewan Sari Antoni segera diberi sanksi tegas. Jangan biarkan ada Pejabat yang tak amanah! Jangankan membela dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, untuk datang ke Kantor DPRD Riau saja malas. 

"Formappi Riau juga mengimbau, agar masyarakat yang lainnya jangan sekedar melihat saat ini, ketika sudah dibongkar, barulah dia sok datang ke kantor DPRD Riau. Segala bentuk hak diterimanya, namun kewajibannya tidak dijalankan, itu sama saja namanya unsur Tindak Pidana Korupsi dan kasus Kode Etik yang sangat berat," tutup Yunus.  (*/di/azf)