Menanggapi desakan warga tadi, Kapolres Siak AKBP Ronal Sumaja saat dialog dengan massa warga, ormas, dan LMB Siak menegaskan akan berupaya untuk tidak ada akses jembatan lagi di situ. Warga meminta batas waktu pasti kapan jembatan itu dibongkar. Kapolres tegaskan jangan memaksanya.

Sementara larangan pihak preman bayaran PT DSI untuk stop mengangkut hasil panen sawit warga di pintu keluar, dinilai warga tidak ada hak hukum preman bayaran melarangnya. Preman bukan hakim Pengadilan, bukan juga lembaga Peradilan sah di Indonesia. Bukan pula pemilik dan yang yang menanam sawit.

Oleh sebab itu kata ratusan warga hal ini peringatan terakhir bagi preman bayaran PT DSI agar jangan macam-macam di Tanah Melayu Lancang Kuning, Riau ini. Laskar bertindak arif, tidak mengintimidasi, tapi kunjungan ke lapangan kali ini katanya hanya untuk pengumpulan informasi sehubungan ricuhnya masalah warga Dayun Siak yang merupakan wilayahnya dengan PT DSI. Hal ini akan dibahas ditingkat organisasi.(azf)