d. Meminta agar Kejati Riau serius dalam menangani problem tersebut dan meminta agar Kejati Riau menghindari kepentingan dan keuntungan serta keterlibatan dalam proyek dan pejabat di Dinas PUPR PKPP Riau demi menjaga stabilitas dan penanganan hukum yang bersih dan berkeadilan.

e. Meminta Kejati Riau bersama Polda Riau untuk menelusuri dugaan dan antisipasi adanya dugaan oknum keterlibatan aparat penegak hukum dalam kegiatan dan melindungi setiap oknum dan pengerjaan proyek di PUPR PKPP Riau.

4. Meminta aparat penegak hukum di Riau melalui Kejati Riau dan Polda Riau untuk bekerja sama dengan KPK RI terkait proyek bermasalah dan dugaan KKN di Dinas PUPR PKPP Riau.

"Demikian release dan pernyataan sikap ini kami buat. Atas atensi positifnya kami ucapkan terimakasih dan akan tetap mengawal tuntutan kami ini hingga tercapai," tutup Korlap Ali Junjung. (rls/di/tim)