Rekomendasi yang diterbitkan Dirjen Perkebunan RI seluas 2.369 hektare untuk PT DSI tapi lahan yang digarapnya lebih luas dari itu. Inilah yang menyebabkan konflik yang belum terselesaikan.

Kuasa hukum petani sawit M Dasrin Nst yakni Daud Pasaribu SH menambahkan yang berperkara hukum itu sampai inkrah di Mahkamah Agung, eksekusi di lapangan adalah antara PT DSI dengan PT Karya Dayun. Saat dieksekusi sesuai data BPN Siak tidak ditemukan lahan PT Karya Dayun, karena PT Karya Dayun hanya mengelola produksi TBS petani pemilik SHM. Sedangkan pemilik lahan adalah petani atau masyarakat. Namun pihak PT DSI tetap berupaya menguasai lahan sawit yang sudah memiliki sertifikat SHM milik petani. Makanya terjadi penolakan oleh petani.

Mantan Ketua KUD Sengkemang Iswondo menyampaikan pula lahan koperasi Sengkemang 3.000 hektare telah dikuasai oleh PT DSI. Kemudian ormas dari Siak, Budi menyampaikan kekesalan jajarannya di mana leluasanya preman sewaan PT DSI masuk ke lahan petani warga Siak, dan itu menginjak-injak marwah Negeri Melayu Siak. Bukan takut ormas Siak melawan preman itu tapi aparat penegak hukum (APH)  yang berhadapan sama ormas Siak. Setiap ormas Siak datang, ada APH menghadang.

Kemudian Panglima Agam Siak Arkadius, sambil berapi-api dan nada tinggi menyampaikan bahwa mereka tidak takut dengan preman kiriman PT DSI. Nanti jangan salahkan masyarakat, kalau Siak memerah !. Namun pernyataan Arkadius ini ditepis Wakil Ketua DPRD Riau Syafrudin Poti SH yang memimpin hearing dengan mengatakan memerah itu maksudnya dengan warna merah pakaian (merah PDIP, red). (azf)