Ketua KNPI Riau ini yang juga jebolan dari Kampus Universitas Riau (UR) itu sampaikan, bahwa upaya persuasif telah dilakukan pihaknya. Bahkan observasi dan investigasi juga telah dilakukan, dengan melayangkan Surat Resmi Permintaan Konfirmasi dari pihak Setwan DPRD Provinsi Riau, guna mempertanyakan atas adanya dugaan beberapa pekerjaannya yang diduga tidak sesuai dengan Dokumen Pendukung.

"Kami hanya berharap, agar proyek tersebut harus disertai dengan semangat Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terutama terkait dengan Pembuatan Interior dan Pengadaan Alat Pendingin, bahkan Tim Kami sempat dihalangi Petugas Security untuk melakukan kroscek balance di beberapa ruangan," pungkas Larshen Yunus, dengan nada geram.

Terakhir, Ketua KNPI Provinsi Riau itu meyakinkan, bahwa temuan pihaknya tersebut segera disampaikan secara resmi ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK RI, yakni terkait 2 (dua) Belanja Modal Pengadaan dan Kegiatan Sosper yang ditaja oleh DPRD Provinsi Riau itu.